Ketua DPRD Boalemo Serap Aspirasi Warga: BPJS, Honorer, dan Bantuan Jadi Sorotan
GP Boalemo – Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, melaksanakan reses masa persidangan II tahun 2025 di Desa Pentadu Barat. Selasa (25/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk kendala dalam program BPJS Mandiri. Salah satu keluhan utama adalah jika satu peserta dalam suatu desa tidak membayar iuran, dampaknya dirasakan oleh seluruh desa yang berjumlah 82 desa.
Menanggapi hal ini, Karyawan Eka Putra Noho menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat.
“Masalah BPJS ini harus kita sikapi dengan serius. Tidak adil jika satu orang menunggak, tapi dampaknya dirasakan oleh seluruh desa. Kami akan mendorong solusi yang lebih berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan persoalan Surat Keputusan (SK) guru PAUD yang dikeluarkan oleh dinas, namun pembayarannya masih dibebankan kepada desa melalui dana desa. Ketua DPRD menilai bahwa hal ini harus dievaluasi agar tidak membebani anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan membahas hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait dan mengundang kepala-kepala desa. Tidak boleh ada kebijakan yang merugikan desa, apalagi di sektor pendidikan yang seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Permasalahan bantuan yang tidak tepat sasaran juga menjadi perhatian dalam reses kali ini. Masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM, mengeluhkan bahwa bantuan yang seharusnya diberikan kepada mereka justru jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Kami akan mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menyalurkan bantuan. Program bantuan ini harus benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, bukan malah disalahgunakan,” kata Karyawan Eka Putra Noho.
Isu lainnya yang disampaikan warga adalah terkait tenaga honorer yang dirumahkan. Meskipun anggaran untuk tenaga honor sudah diketuk, pemerintah daerah tetap memprioritaskan tenaga Kategori Dua (K2) dan paruh waktu, sehingga belum ada pengangkatan tenaga honorer baru. Namun, beberapa dinas telah mulai mengaktifkan kembali tenaga honorer, meskipun masih terkendala keterbatasan anggaran.
“Kami akan memastikan bahwa tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun tetap mendapat perhatian. Kesejahteraan mereka juga harus menjadi prioritas dalam kebijakan daerah,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Boalemo menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan penggelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami di DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tutupnya.
