Trending

Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Kawal Penyelesaian Konflik HGU di Kabupaten Boalemo

GP Boalemo – Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, didampingi Wakil Ketua DPRD, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Camat Dulupi, Kabupaten Boalemo, pada Jumat (03/01/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan permasalahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikuasai oleh masyarakat setempat dan mencari solusi atas konflik agraria yang terjadi.

Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.

“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang adil terkait permasalahan HGU ini. Pemerintah daerah harus berperan aktif agar konflik ini tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak merasa diabaikan,” tegas Fadli.

Rombongan Komisi 1 diterima langsung oleh Camat Dulupi, Alcon Pomantolo, bersama sejumlah tokoh masyarakat di Kantor Camat Dulupi. Dalam pertemuan tersebut, Camat Alcon Pomantolo menjelaskan bahwa dari total kawasan HGU seluas 6.000 hektare, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 hektare.

“Kami sangat bersyukur atas kedatangan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Kekhawatiran kami adalah adanya perpanjangan kawasan HGU, yang dapat mengancam hak masyarakat yang telah menggarap lahan tersebut,” ungkap Alcon.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan pengelolaan kawasan HGU ini kembali kepada negara untuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

“Kami harus memastikan kawasan HGU ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Hal ini penting agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Wahyudin.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Sahid Djibu juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan kawasan HGU tersebut.

“Pemerintah harus mengetahui kondisi riil penggunaan kawasan ini dan menarik kembali pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi 1, Fadli Poha, menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa masalah ini akan segera diusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini agar kawasan HGU yang telah dikelola oleh masyarakat dapat diprioritaskan untuk penyelesaian. Masyarakat tidak boleh merasa terabaikan, dan pemerintah harus hadir sebagai solusi,” pungkas Fadli.

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button