Menanti Penjabat Bupati Boalemo Baru, Mampu Membangun Daerah Ataukah Sekedar Menggugurkan Kewajiban?
GP Boalemo – Sebentar lagi, masa penugasan dari Penjabat Bupati Boalemo, Hendriwan, akan berakhir. Beliau yang dilantik pada bulan Mei tahun 2022 kemarin, pada dua bulan mendatang harus mengakhiri masa jabatannya.
Desas desus mengenai siapa yang akan menjadi pengganti dari penjabup pun otomatis mulai diperbincangkan oleh masyarakat Boalemo. Tak hanya itu, DPRD Boalemo pula akan menghadapi situasi dilematis tatkala Kemendagri akan meminta 3 nama kandidat calon Penjabup Boalemo yang baru.
Sejatinya kedilemaan tersebut bisa dibendung apabila pemerintah memilih penjabat yang kompeten dan pemilihannya dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Meski demikian, selain memiliki tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penjabat pun diharuskan memfaslitasi persiapan Pemilu serentak dan Pilkada Kabupaten Boalemo tahun 2024 nanti. Di sisi lain, penjabat juga harus mampu mendinginkan suasana politik yang panas dan mencairkan suasana persaingan di pilkada.
Hal di atas dirasa penulis belum sepenuhnya bisa diatasi oleh penjabat Bupati sebelumnya. Hendriwan belum mampu menjadi payung peneduh dan mengendalikan konflik sosial politik dalam berbagai bentuknya. Ruang-ruang demokrasi yang semakin terbuka dengan maraknya media sosial, termasuk beragam unjuk rasa lokal pun belum bisa dibendung nya.
Carut marutnya sistem pemerintahan hingga isu polarisasi ASN di lingkungan Pemda Boalemo pun turut menyertai perjalanan kepemimpinan Pj. Hendriwan.
Berangkat dari situasi ini maka munculah sebuah pertanyaan, “Haruskah Penjabup Boalemo dipertahankan, atau kembali diganti?”
Persoalan pergantian sejatinya adalah hak dari Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian tak ada salahnya jika Mendagri turut mempertimbangkan pula 3 nama yang menjadi usulan DPRD Boalemo.
Memberikan amanah kepada Hendriwan sebagai penjabup dirasa sebagai kekhilafan dari Mendagri mengingat kinerjanya saat ini bak sekedar menggugurkan kewajiban saja.
Dan kepada DPRD Boalemo saya rasa tak mau jatuh ke lubang yang sama lagi. Masih ada banyak pejabat Provinsi Gorontalo dan lebih khususnya di Kabupaten Boalemo yang telah mumpuni dalam mengemban amanah ini.
Oleh: Mohammad S. Evansyah
Mahasiswa Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan saat ini menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Boalemo