Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Anas Hadiri Sidang Paripurna DPRD Boalemo
GP Boalemo – Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban dari kepala daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui DPRD tentang pertanggungjawaban keuangan daerah yang di wujudkan dalam bentuk laporan keuangan, sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku.
Untuk itulah, Plt Bupati Boalemo Ir.Anas Jusuf,M.Si sebagai Kepala Daerah menghadiri sidang paripurna DPRD dalam rangka pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun Anggaran 2020. (Jum’at, 25/6/2021) bertempat di gedung DPRD Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta
Plt Bupati Boalemo Ir.Anas Jusuf,M.Si menyampaikan bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang wajib di sampaikan kepala Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pemerintah tahun anggaran 2020, berdasarkan peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan telah di audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan hasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Saya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai Program dan kegiatan Pembangunan tahun 2020. Hal ini di laksanakan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo”Ujar Anas
Selain itu, Plt Bupati Boalemo Ir.Anas Jusuf,M.Si menyampaikan bahwa predikat yang kita dapatkan WajarTanpa Pengecualian (WTP) bukanlah hal yang harus kita bangga-banggakan tetapi mulai saat ini kita harus segera berbenah diri untuk bekerja lebih keras mengelola dan menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mari kita bekerja sama dan tetap saling membantu, baik di jajaran Pemerintahan maupun legislatif untuk tetap menjaga dan mempertahankan opini yang kita dapat dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat menuju Boalemo Damai bertasbih yang aman tentram dan sejahtera” pungkasnya
