PDI Perjuangan Setujui APBD Boalemo 2024, Soroti SILPA dan BTT
GP Boalemo – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Boalemo yang digelar pada Rabu (9/7/2025).
Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan langsung oleh Harijanto Mamangkey, SE., SH., M.Si di hadapan Bupati Boalemo, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo atas penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dinilai tepat waktu dan telah melalui tahapan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Kami mengapresiasi capaian positif yang telah diraih dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024, seperti realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 805,5 miliar atau 96,18 persen dari target, serta realisasi pendapatan transfer yang mencapai 97,61 persen,” ungkap Harijanto.
Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah catatan penting, di antaranya terkait pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai belum optimal, keterlambatan pelaksanaan anggaran di beberapa OPD, serta rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, percepatan pelaksanaan program, dan pemanfaatan SILPA secara produktif untuk belanja prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
“Fokus pada tata kelola PDAM yang lebih baik serta penerapan digitalisasi pemungutan pajak daerah juga menjadi rekomendasi kami, demi mencegah kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” lanjutnya.
Di akhir penyampaian, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Demikian pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tutup Harijanto.
