Dugaan Penyimpangan Anggaran Efisiensi, Umar Karim: Ini Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden
Gopublish.co.id –Gorontalo – Dalam Rapat Paripurna ke-41 pembicaraan tingkat II, Senin (25/8/2025), Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyoroti penggunaan anggaran efisiensi oleh Pemerintah Provinsi.
Umar menegaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran harus dihemat, salah satunya melalui pemangkasan biaya perjalanan dinas yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Namun, menurutnya, implementasi di tingkat provinsi justru tidak sesuai.
“Faktanya, anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kamar mandi kantor gubernur serta kendaraan dinas asisten I dan II. Ini jelas tidak benar,” tegas Umar.
Ia juga menyebut, alasan pemerintah bahwa penggunaan anggaran tersebut telah disetujui Menteri Dalam Negeri dan tidak ditentang BPKP perlu diklarifikasi. “Coba dikonfirmasi ke BPKP, apakah benar efisiensi anggaran seperti itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Padahal jelas menyimpang,” ujarnya.
Umar memaparkan, total anggaran yang tidak sesuai peraturan mencapai lebih dari Rp5 miliar. “Kalau anggaran itu digunakan tidak sesuai aturan, maka jelas bertentangan dengan undang-undang. Saya meminta lembaga terkait segera memeriksa agar tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa koreksi,” pungkasnya.
Lebih lanjut, ia menilai jumlah Rp5 miliar bukan angka kecil. “Apa yang dilakukan pemerintah provinsi dengan mengalokasikan anggaran di luar instruksi presiden adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah presiden,” kata Umar.
Menurutnya, dari total efisiensi sebesar Rp103 miliar, terdapat Rp5 miliar lebih yang penggunaannya menyimpang dari aturan. Selain itu, ia juga mengaku heran karena di tengah kondisi masyarakat yang sulit, DPR justru mendapat alokasi anggaran hingga Rp17 miliar lebih, termasuk tambahan Rp3 miliar untuk kegiatan reses.
“Lucu dan ironis, di satu sisi pemerintah menyetujui anggaran yang bertentangan dengan instruksi presiden, tapi di sisi lain DPRD justru meminta anggaran hingga Rp17 miliar di tengah kondisi rakyat yang sangat memprihatinkan,” ungkap Umar.
