Pembinaan Aparat Desa, Lahmuddin Tekankan Soliditas dan Pelayanan Masyarakat
GP BOALEMO – Kekompakan aparat desa menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali saat menghadiri kegiatan pembinaan aparat desa se-Kecamatan Paguyaman yang berlangsung di Desa Molombulahe, Rabu (20/5/2026).
Dalam arahannya, Lahmuddin mengingatkan pentingnya membangun kerja sama yang baik antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh unsur perangkat desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Aparat desa harus kompak. Jika berjalan sama-sama maka berlari juga harus sama-sama,” tegas Lahmuddin Hambali.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan musyawarah, bukan justru dipublikasikan melalui media sosial yang dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga mengimbau seluruh aparat desa untuk menjaga keharmonisan dan mengedepankan penyelesaian masalah secara internal demi menciptakan suasana pemerintahan desa yang kondusif.
Selain memberikan pembinaan, Wakil Bupati juga menerima berbagai masukan dari aparat desa, khususnya terkait pendataan masyarakat miskin yang masih kerap menimbulkan perbedaan antara hasil asesmen Badan Pusat Statistik (BPS) dan kondisi riil yang ditemukan di lapangan.
Menurut laporan yang diterimanya, terdapat sejumlah keluarga yang berdasarkan hasil pendataan tidak lagi masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 sehingga tidak terakomodasi dalam program bantuan pemerintah. Sementara itu, aparat desa yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menilai keluarga tersebut masih layak menerima bantuan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Lahmuddin meminta aparat desa untuk tetap aktif mengusulkan masyarakat yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan agar dapat diverifikasi kembali oleh instansi terkait.
“Kalau memang di lapangan masih layak dibantu, tetap masukkan datanya. Nanti akan di-follow up bersama Dinas Sosial dan BPS untuk dilakukan penjangkauan kembali,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS untuk memastikan data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Kegiatan pembinaan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, sekaligus menjadi langkah bersama dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta program bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
