BBM Bersubsidi Diduga Salah Sasaran, Pengawasan Pertamina Dipertanyakan
GP BOALEMO – Isu pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina Tilamuta kembali menjadi sorotan publik. Jumat, 13/2/2026 pihak Go Publish mendapat info terkait Dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan dan tata kelola distribusi subsidi energi di daerah.
BBM bersubsidi sejatinya disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil dan sektor-sektor tertentu agar tetap mampu menjalankan aktivitas ekonomi. Subsidi ini berasal dari anggaran negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan diawasi secara ketat. Namun, dalam praktiknya di lapangan, sistem penyaluran yang menggunakan rekomendasi dari sejumlah dinas terkait diduga justru membuka celah penyimpangan.
Sistem rekomendasi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berhak—seperti nelayan, petani, atau pelaku usaha kecil tertentu—yang dapat memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah tertentu. Akan tetapi, jika proses verifikasi dan pengawasan tidak berjalan optimal, rekomendasi bisa disalahgunakan. Dugaan yang beredar menyebutkan bahwa BBM bersubsidi justru dialihkan untuk memasok kegiatan usaha pertambangan tanpa izin. Jika benar, praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.
Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola distribusi BBM subsidi di daerah. Minimnya pengawasan langsung dari pihak pengelola SPBU, Pertamina, maupun instansi pemberi rekomendasi dinilai sebagai celah utama terjadinya penyimpangan. Tanpa pengawasan rutin dan sistem pelaporan yang transparan, praktik seperti ini berpotensi terus berlangsung tanpa terdeteksi.
Menurut Nanang Syawal, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Penegak hukum harus segera melakukan investigasi menyeluruh. Selain itu, perlu ada pemeriksaan yang benar-benar objektif terhadap mekanisme rekomendasi dan distribusi BBM subsidi. Sistemnya harus dievaluasi, data penerima subsidi harus lebih transparan, dan pengawasan berbasis teknologi perlu diperkuat agar penyimpangan seperti ini tidak terus terulang,” tegasnya.
Jika pengelolaan BBM subsidi tidak dibenahi secara serius, maka bukan hanya anggaran negara yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait akan semakin menurun. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
