DPRD Gorontalo Apresiasi Program Percetakan Sawah Baru 5.600 Hektare
Gopublish.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengapresiasi pelaksanaan program percetakan lahan sawah baru seluas sekitar 5.600 hektare yang saat ini mulai disosialisasikan. Program tersebut dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di Kabupaten Pohuwato.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, yang hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan sosialisasi program tersebut, menyampaikan bahwa percetakan sawah baru menjadi langkah penting mengingat kebutuhan beras di Gorontalo masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan.
“Selama ini Gorontalo masih mengalami kekurangan beras dan sangat bergantung pada suplai dari Sulawesi Selatan. Dengan adanya program percetakan sawah seluas 5.600 hektare ini, kami berharap kebutuhan beras di Gorontalo dapat terpenuhi, bahkan ke depan bisa surplus,” ujar Hamzah.
Selain memperkuat ketahanan pangan, Hamzah menegaskan program tersebut juga akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi petani. Menurutnya, sektor pertanian, khususnya persawahan, memiliki peran besar dalam menopang kesejahteraan masyarakat.
“Program ini tentu sangat membantu perekonomian petani, terutama yang ada di Kabupaten Pohuwato. DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaannya,” katanya.
Hamzah juga mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi dengan pihak TNI yang turut terlibat dalam pelaksanaan program, percetakan sawah baru tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo.
“Tadi saya berdiskusi dengan pihak TNI, dan kami sepakat bahwa ini adalah program yang sangat baik untuk provinsi. Kita patut bersyukur karena Gorontalo mendapat program ini dan ditangani secara serius oleh pihak-pihak terkait, termasuk DPRD,” ungkapnya.
Program percetakan sawah baru ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 90 hari. Hamzah menilai jangka waktu tersebut cukup singkat, sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang solid dari seluruh pihak yang terlibat, terlebih dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.
“Dengan waktu yang terbatas dan anggaran yang besar, tentu dibutuhkan kerja sama yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
