Fraksi NasDem Tekankan Fungsi APBD dan Tuntut Transparansi dalam APBD-P 2025
Gopublish.co.id – Gorontalo – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo, menegaskan pentingnya fungsi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan pro-rakyat. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Indriani Dunda, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (19/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Indriani menekankan lima fungsi utama APBD, yakni fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Menurutnya, kelima fungsi tersebut harus menjadi landasan dalam setiap pembahasan maupun pelaksanaan anggaran daerah.
“Fungsi otoritas menjadikan APBD sebagai dasar hukum pelaksanaan pendapatan dan belanja. Fungsi perencanaan membantu merumuskan sasaran kebijakan dan indikator kinerja. Sedangkan fungsi pengawasan mengarahkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD-P wajib berpegang pada peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Indriani menambahkan, APBD-P bukan sekadar instrumen teknis, melainkan kebijakan yang harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, terlebih di tengah tantangan serius seperti kemiskinan dan keterbatasan anggaran,” lanjutnya.
Dalam sikap politiknya, Fraksi NasDem menyampaikan dua poin penting. Pertama, meminta agar pemanfaatan anggaran hasil efisiensi yang bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tidak dimasukkan dalam Perda APBD-P 2025. Kedua, meminta Gubernur untuk konsisten melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, khususnya terkait pergeseran anggaran yang wajib dilakukan melalui Perda.
Menutup pandangan umum fraksinya, Indriani berharap pembahasan APBD-P 2025 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Semoga pandangan Fraksi NasDem ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda, sehingga lahir anggaran yang pro-rakyat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Fraksi NasDem turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dewan atas kesempatan yang diberikan, seraya berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga.
