Legislatif–Eksekutif Memanas, Ghalib Lahidjun Kembalikan Dana Pokir Rp200 Juta
Gopublish.co.id – GORONTALO — Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Provinsi Gorontalo kembali memanas akibat polemik anggaran pokok-pokok pikiran (pokir). Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Golkar, Ghalib Lahidjun menegaskan bahwa dana pokir tidak boleh dijadikan alat tarik-menarik yang merusak stabilitas kelembagaan.
Menurut Ghalib, pokir merupakan hak setiap anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, praktik saling sandera terkait anggaran tersebut justru menghambat kinerja pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
“Pokir memang hak anggota DPRD, tapi jangan sampai jadi senjata saling sandera yang merusak hubungan DPRD dan pemerintah daerah,” tegasnya usai rapat Komisi IV, Selasa (5/8/2025).
Ia menyoroti penundaan sidang paripurna DPRD Gorontalo yang belakangan ini terjadi akibat perdebatan seputar pokir. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Ghalib memutuskan mengembalikan dana pokir senilai Rp200 juta yang menjadi haknya kepada pemerintah daerah. Dana itu ia nilai lebih tepat dikelola langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Saya tidak ingin ada tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan pokir. Dana ini saya kembalikan supaya bisa langsung digunakan OPD untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Dilansir dari ulanda.id
Ghalib juga mengingatkan para legislator agar bijak dalam menjalankan fungsi anggaran, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ia menekankan DPRD tidak boleh mendominasi alokasi anggaran yang berpotensi mengganggu kemitraan sehat dengan pihak eksekutif.
“Kalau saya kembalikan dana pokir, itu artinya uang tetap kembali ke masyarakat. Tidak ada yang dirugikan,” jelasnya.
Ia berharap langkah tersebut menjadi refleksi bagi sesama anggota legislatif untuk mengedepankan semangat kolaborasi demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Mari kita perbaiki hubungan legislatif dan eksekutif demi pelayanan yang lebih baik bagi rakyat Gorontalo,” pungkasnya.
