Komisi III DPRD Gorontalo Tinjau Terminal Karombasan, Jadikan Rujukan Pengelolaan Terminal Limboto
Gopublish.co.id – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Terminal Tipe B Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (3/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan layanan angkutan umum menjelang perayaan Natal 2025 sekaligus memastikan kesiapan arus mudik tahun 2026.
Rombongan Komisi III diterima langsung oleh Kepala Terminal Karombasan, Jenny Salomonse, S.Sos., yang memaparkan kondisi terkini operasional terminal. Paparan tersebut mencakup manajemen kepegawaian, sistem pelayanan, hingga capaian pendapatan terminal.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, mengatakan kunjungan ini penting sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran, mengingat Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini tengah membangun Terminal Tipe B di Limboto.
“Karena di Gorontalo sedang dibangun terminal tipe B di Limboto, maka kami perlu mempelajari secara langsung pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Terminal Karombasan kami jadikan sebagai rujukan,” ujar Sun Biki.
Pendapatan Terminal Masih Rendah
Dalam pemaparannya, pihak pengelola Terminal Karombasan mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari terminal tersebut masih tergolong minim. Saat ini, terminal hanya mampu menghasilkan sekitar Rp240 ribu per bulan atau sekitar Rp7,5 juta per tahun.
Selain persoalan pendapatan, Komisi III juga memperoleh penjelasan terkait penanganan kendaraan non-trayek atau kendaraan “gelap” yang kerap beroperasi tanpa mematuhi ketentuan lalu lintas dan perizinan.
“Kami mendapat gambaran bagaimana pihak terminal menangani kendaraan-kendaraan liar yang tidak memenuhi syarat. Hal ini penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas,” tambah Sun Biki.
Rujukan Pengelolaan Terminal Limboto
Hasil kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan Terminal Tipe B Limboto agar dapat berjalan secara profesional, optimal, serta sesuai dengan standar pengelolaan terminal di tingkat provinsi.
