Pelatihan Koperasi Beranggaran Fantastis Berujung Carut-Marut: Peserta Minta Gubernur Evaluasi Panitia
GP Boalemo – Pelaksanaan pelatihan bagi pengurus Koperasi Merah Putih Boalemo yang digelar oleh Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo dan Dinas Koperasi Kabupaten Boalemo bersama pihak BA dan PMO, memantik sorotan tajam publik. Kegiatan beranggaran sekitar Rp 6,3 miliar melalui dana Dekonsentrasi Pusat ini justru dihantam isu ketidakprofesionalan panitia hingga memunculkan desakan agar Gubernur Gorontalo turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Sejumlah peserta mengaku kecewa dengan pelaksanaan pelatihan yang dinilai semrawut, baik dari aspek materi maupun administrasi. Salah satu kejanggalan adalah beban materi yang tidak wajar, di mana seorang narasumber dikabarkan harus membawakan empat materi sekaligus. Peserta menilai hal ini menunjukkan buruknya perencanaan, karena setiap materi koperasi idealnya disampaikan oleh tenaga yang berbeda sesuai keahlian.
Selain itu, administrasi kegiatan juga dianggap kacau. Peserta menyebut proses pengisian administrasi harus dilakukan berulang kali akibat kesalahan panitia sejak awal. Pembagian ATK dan kartu ATM pun dilaporkan tidak merata, di mana beberapa peserta tidak menerima fasilitas yang semestinya menjadi hak mereka.
Kekecewaan peserta semakin memuncak karena hingga pelatihan selesai, uang transport dan uang saku belum dicairkan. Penundaan tersebut dinilai bertolak belakang dengan besarnya anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa panitia tidak cakap mengelola kegiatan skala besar.
Melihat kekacauan tersebut, peserta mendesak Gubernur Gorontalo agar tidak tinggal diam. Dengan nilai anggaran yang begitu besar, peserta menilai gubernur memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan berjalan secara profesional dan tepat sasaran.
Mereka meminta gubernur melalui Satgas Khusus segera mengevaluasi panitia, Dinas Koperasi tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta pendamping koperasi yang terlibat. Evaluasi ini diharapkan mampu mengungkap akar masalah, memeriksa transparansi anggaran, serta menindak dugaan kelalaian administrasi yang merugikan peserta.
“Kami berharap Pak Gubernur bisa turun tangan. Anggaran Rp 6,3 miliar itu bukan jumlah kecil. Jangan sampai program strategis ini tercoreng oleh panitia yang tidak profesional dan hak-hak kami justru terabaikan,” ungkap salah satu peserta yang merupakan pengurus Kopdes.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Boalemo mengenai keluhan peserta dan desakan evaluasi yang muncul.
