Pemdes Polohungo Klarifikasi Polemik Air Bersih dan Kegagalan Usaha Desa
GP Boalemo – Pemerintah Desa Polohungo akhirnya angkat bicara mengenai sejumlah polemik yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari masalah program air bersih, kegagalan usaha bioflok ikan lele, hingga usaha pembuatan batako yang terhenti.
Pj. Kepala Desa Abdullah Ib. Rivai, melalui Kasi Pelayanan Desa polohungo, Rivandi Dali, menjelaskan bahwa pendapatan dari sistem air bersih yang dibangun dengan dana bantuan Kementerian PUPR lebih dari Rp1 miliar tidak maksimal karena beberapa faktor.
Menurut Rivandi, jumlah pengguna air bersih terus menurun. Awalnya terdapat 53 pelanggan, namun kini hanya tersisa kurang dari 40 SR aktif pakai. Selain itu, distribusi air bergantung pada musim sehingga tidak selalu lancar sepanjang tahun. Tarif air yang dikenakan kepada pengguna sebesar Rp5.000 per kubik itu sesuai kesepakatan musyawarah.
Dari rata-rata pemakaian kurang lebih 200 kubik per bulan, dana yang terkumpul hanya cukup digunakan untuk operasional seperti pembayaran listrik, perbaikan pipa, pembelian pulsa token, dan upah pekerja.
Pekerja yang awalnya 2 orang diluar koordinator lapangan diberi upah sesuai pendapatan yang awalnya perorang diberi upah 750.000, 3 bulan berjalan menurun 500.000, hingga tidak mencukupi kebutuhan pekerja apalagi dimusim kemarau kemarin ditambah tagihan tidak tepat waktu sehingga pekerja hanya tersisa koordinator lapangan saja kurun waktu lebih dari 6 bulan.
Rivandi menegaskan bahwa tidak ada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masuk dari sistem air ini, karena semua pendapatan dihitung secukupnya diawal musyawarah dengan pemanfaat digunakan untuk menutupi biaya operasional.
Terkait kegagalan proyek budidaya ikan lele bioflok, Rivandi menyebutkan bahwa lemahnya permintaan ikan lele di pasar dan mahalnya pakan yang setiap hari diberikan kepada ternak sehingga pengelola mengalami kerugian menyebabkan program ini tidak berkembang. Proyek ternak ayam yang juga sama halnya dilaksanakan menyisakan dana sekitar kurang lebih 3 jt, yang saat ini masih dipegang oleh pengelola usaha. Pada intinya kami percayakan kepada kelompok ternak.
Sementara itu, usaha pembuatan batako yang dibuka oleh BUMDes Polohungo juga mengalami kegagalan. Dari anggaran sebesar kurang lebih Rp100 juta, usaha tersebut tidak berjalan maksimal akibat kurangnya pembeli dan persaingan usaha batako lainnya.
“Kami akui banyak kekurangan dalam pengelolaan program-program ini, tapi kami pastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk merugikan masyarakat,” kata Rivandi.
Pihak Pemerintah Desa berjanji akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program desa serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset.
“Kami berkomitmen memperbaiki kekurangan ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tutup Rivandi.
