Komisi IV DPRD Gorontalo Soroti Mandeknya Operasional Incinerator Limbah Medis di TPA Talumelito
GP Gorontalo – Sebagai bentuk pengawasan terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan lingkungan, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke lokasi pengolahan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito, Kabupaten Gorontalo, Kamis (12/06/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi incinerator yang telah rampung dibangun sejak tahun 2021, namun hingga kini belum juga difungsikan.
Dipimpin oleh anggota Komisi IV, dr. Darsianti Tuna, rombongan DPRD didampingi oleh Sekretaris DPRD Sudarman Samad dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Sampah dan Limbah B3 UPTD Talumelito, Abd Alim Katili.
Dalam keterangannya kepada media usai kunjungan, dr. Darsianti mengungkapkan keprihatinannya atas mandeknya operasional fasilitas tersebut.
“Semua dokumen perizinan dan kelayakan nasional sudah lengkap. Namun faktanya, incinerator ini belum berjalan. Kami temukan bahwa spesifikasi alatnya serupa dengan milik RS Ainun, yang juga belum beroperasi,” tegasnya.
Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa secara teknis, fasilitas tersebut telah memenuhi syarat untuk segera difungsikan. Namun, sejumlah kendala non-teknis masih menjadi hambatan, termasuk persoalan infrastruktur jalan menuju lokasi yang belum memadai.
“Jalurnya menanjak dan rawan ketika dilalui kendaraan berat. Ini sangat berisiko untuk armada pengangkut limbah B3. Perlu perhatian khusus agar operasional nanti tidak terganggu hanya karena persoalan akses jalan,” jelas dr. Darsianti.
Komisi IV juga menyoroti aspek kelembagaan dan keuangan terkait pengelolaan fasilitas ini. Menurut dr. Darsianti, saat ini status pengelolaan masih dalam tahap penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Ia menekankan pentingnya agar fasilitas incinerator ini segera dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran sekaligus mendukung potensi pendapatan daerah.
“Bayangkan, kita bisa kelola limbah B3 dari seluruh FKTP di Gorontalo secara mandiri, bahkan bermitra dengan provinsi lain seperti Sulawesi Utara. Ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan dan mendukung kemandirian daerah,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 115 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Gorontalo masih bergantung pada pengelolaan limbah oleh pihak ketiga di luar daerah, yang berdampak pada tingginya biaya dan tantangan logistik.
“Kalau fasilitas ini bisa berjalan, maka pengelolaan limbah akan jadi lebih cepat, dekat, dan murah,” kata dr. Darsianti.
Meski aspek ekonomi bukan domain utama Komisi IV, dr. Darsianti menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong Komisi II DPRD yang membidangi keuangan dan ekonomi daerah untuk mengambil langkah nyata dalam mempercepat operasionalisasi incinerator tersebut.
“Tempat ini sudah sangat layak dioperasikan. Sekarang tinggal kemauan politik dan koordinasi antar-instansi. Kami akan terus kawal agar masyarakat Gorontalo bisa segera merasakan manfaatnya,” tutupnya.
