La Ode Haimudin Dorong Reformasi Sistem Penerimaan Murid Baru di Gorontalo
GP Gorontalo – Pemerataan pendidikan dan optimalisasi pembangunan sekolah menjadi sorotan utama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Hi. La Ode Haimudin, dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Senin (26/5/2025).
Ia menilai sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat ini masih menyisakan banyak persoalan mendasar yang perlu segera dievaluasi.
La Ode menyoroti kebijakan domisili yang digunakan dalam sistem penerimaan siswa. Menurutnya, sistem tersebut tak jauh berbeda dari zonasi sebelumnya, hanya dengan pengawasan dokumen yang lebih ketat dan cakupan wilayah yang diperluas.
“Validasi domisili itu penting. Disdukcapil harus benar-benar memastikan bahwa siswa telah berdomisili minimal dua tahun di area tersebut. Kalau hanya menumpang alamat, tetap bisa mendaftar, tapi nilainya tidak maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan jumlah pendaftar di sejumlah sekolah favorit. Sekolah seperti SMA 1 Gorontalo, SMA 3, SMA Kabila, Limboto, Marisa, Kwandang, dan Tibawa, setiap tahunnya selalu menerima pendaftar melebihi kapasitas.
Padahal, menurut La Ode, jalur lain seperti afirmasi, mutasi, dan prestasi masih memiliki kuota cukup besar namun kurang dimanfaatkan secara optimal.
“Sistem seleksi jalur prestasi juga perlu dikaji ulang. Jangan hanya terpaku pada angka di atas 90. Banyak siswa berprestasi secara kontekstual di sekolah masing-masing tapi tidak memenuhi kriteria angka itu,” jelasnya.
Lebih dalam, La Ode mengungkapkan ketidakseimbangan yang mencolok antara daya tampung SMA/SMK dengan jumlah lulusan SMP di Gorontalo. Tercatat, kapasitas sekolah menengah atas mencapai 24.000, sementara lulusan SMP hanya berkisar 15.000.
“Ini pertanda perencanaan pembangunan sekolah belum berjalan efektif. Ada sekolah yang dibangun tanpa memperhitungkan potensi jumlah siswa, bahkan guru yang mengajar sebagian besar adalah tenaga honorer,” paparnya.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah daerah tidak ragu menutup sekolah-sekolah yang dianggap tidak efisien. Namun, langkah tersebut harus diiringi dengan solusi konkret, seperti membangun boarding school untuk daerah terpencil.
“Kalau memang harus ditutup, jangan asal tutup. Harus disiapkan alternatif pendidikan untuk anak-anak di wilayah tersebut,” tegasnya.
Isu lain yang turut disorot adalah ketimpangan distribusi guru. Guru-guru berkualitas dan calon kepala sekolah saat ini masih banyak tersebar di wilayah kota seperti Gorontalo, Limboto, dan Boalemo.
“Kita harus berani mendistribusikan tenaga pendidik unggulan ke wilayah lain. Tapi ini juga harus diimbangi dengan pemberian insentif seperti tunjangan keterpencilan,” tandasnya.
La Ode berharap, dengan langkah-langkah tersebut, kualitas pendidikan di Gorontalo bisa lebih merata dan tidak hanya terpusat pada sekolah-sekolah tertentu.
