Laode Haimudin Serap Aspirasi Warga Dulupi di Tengah Efisiensi Anggaran
GP Boalemo — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. Laode Haimudin, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026 di desa Pangi, Kecamatan Dulupi dengan tujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan pemerintah. Rabu 22 Oktober 2025
Dalam kesempatan tersebut, Laode Haimudin menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk mendengar dan menampung keluhan serta masukan masyarakat, yang nantinya akan diupayakan untuk diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah provinsi.
- “Di tengah masa efisiensi anggaran, kami tetap hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin mengusahakan apa yang menjadi keluhan atau masukan,” ujarnya di hadapan warga.
Beberapa aspirasi masyarakat yang diserap dalam kegiatan reses tersebut antara lain:
1. Pengadaan anggaran perbaikan masjid, khususnya pembangunan plat deker atau jembatan akibat gorong-gorong di sekitar masjid yang terlalu kecil dan menyebabkan banjir di halaman masjid saat hujan.
2. Pengadaan bibit jagung bagi kelompok petani.
3. Perbaikan lantai jemur jagung yang sebelumnya dibangun oleh Dinas Pertanian.
4. Pengadaan bantuan sapi bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Laode Haimudin menjelaskan bahwa hasil reses ini akan menjadi masukan untuk program tahun 2027, sehingga masyarakat diharapkan segera menyiapkan proposal resmi sebelum pembahasan anggaran yang dijadwalkan pada 2 Februari 2026.
Terkait rencana pembangunan plat deker, Laode memberikan penjelasan bahwa lokasi pembangunan berada di jalan trans, yang menjadi wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi.
“Saya sarankan masyarakat menyertakan bukti foto dampak banjir yang terjadi, kemudian membuat surat resmi yang ditujukan ke balai jalan. Kami akan bantu memfasilitasi hal tersebut,” jelasnya.
Untuk pengadaan bibit jagung, Laode menyampaikan akan berkoordinasi dengan anggota DPRD kabupaten karena kewenangan tersebut berada di tingkat kabupaten.
“Saya belum bisa menjanjikan hasilnya, namun komunikasi akan kami bantu,” ujarnya.
Begitu pula dengan perbaikan lantai jemur jagung, Laode menuturkan akan melihat terlebih dahulu kemungkinan intervensi dari DPRD provinsi.
Sementara itu, mengenai pengadaan bantuan sapi, ia menyebut masih perlu kejelasan mengenai regulasi pengadaan, apakah berbasis kelompok atau perorangan.
Dalam kesempatan itu, Laode juga mengingatkan pentingnya komunikasi masyarakat melalui pemerintah desa agar koordinasi dengan pihak provinsi dapat berjalan lebih efektif. Ia menegaskan bahwa meski terjadi pengurangan anggaran besar-besaran, semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak akan surut.
“Saya belum bisa menjamin kejelasan seluruh pokok pikiran DPRD Provinsi karena keterbatasan anggaran. Namun, hal ini tidak akan meruntuhkan semangat kami untuk terus berupaya semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Semua usulan masyarakat sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti,” tutupnya.
