Menggugat Pergantian Nama RS Tani dan Nelayan Menjadi RS Clara Gobel
GP Boalemo, Tajuk – Pergantian nama sebuah rumah sakit bukan sekadar soal estetika, melainkan mencerminkan arah nilai, sejarah, dan penghargaan terhadap identitas kolektif masyarakat. Belakangan, keputusan untuk mengganti nama Rumah Sakit Tani dan Nelayan menjadi Rumah Sakit Clara Gobel mengundang banyak pertanyaan bahkan kritik dari berbagai kalangan. Apakah perubahan ini tepat? Apa nilai yang hilang dari pergantian ini?
Rumah Sakit Tani dan Nelayan sejak awal berdiri mengemban misi sosial yang jelas: berpihak pada kaum kecil, petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung negeri ini. Nama tersebut bukan sekadar label, melainkan representasi keberpihakan pada dua kelompok profesi yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Ia menjadi simbol penghormatan, sekaligus pengakuan terhadap perjuangan hidup mereka yang bergantung pada tanah dan laut.
Mengganti nama tersebut dengan nama individu, Clara Gobel, terlepas dari niat atau jasa personal yang mungkin hendak dihormati, tetap menyisakan ironi. Bukankah nilai kolektif yang diwakili “Tani dan Nelayan” jauh lebih besar dibanding sekadar nama satu orang, siapa pun itu? Di tengah realitas di mana petani dan nelayan masih bergulat dengan kemiskinan struktural, pergantian ini bisa terbaca sebagai penghapusan simbol perjuangan mereka bahkan menjadi sebuah “pengingkaran identitas”.
Selain itu, langkah ini juga tampak terburu-buru dan minim partisipasi publik. Tidak ada proses konsultasi luas dengan masyarakat, tidak ada forum dengar pendapat yang melibatkan kelompok tani, nelayan, atau bahkan komunitas pasien. Keputusan sepihak dalam urusan yang menyangkut rasa memiliki publik tentu bertentangan dengan semangat demokrasi partisipatif. Rumah sakit bukanlah milik sekelompok kecil elite pengambil keputusan; ia adalah institusi pelayanan sosial yang melekat erat dengan kebutuhan rakyat banyak.
Secara politis, pergantian nama ini juga rawan dipersepsikan sebagai bagian dari personalisasi kekuasaan di mana penghargaan terhadap tokoh (yang mungkin memiliki keterkaitan politik atau personal dengan penguasa) mengalahkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Ini menghidupkan kembali ingatan kelam tentang tradisi pengkultusan individu dalam sejarah bangsa, sesuatu yang mestinya sudah kita tinggalkan.
Lebih dari sekadar perubahan nama, ini adalah perubahan makna. Dari penghormatan kepada kaum yang memberi makan bangsa ini, menjadi pengkultusan kepada satu nama yang belum tentu merepresentasikan semangat kolektif.
Apakah satu nama lebih penting daripada ribuan petani dan nelayan? Apakah melupakan akar adalah harga yang pantas dibayar untuk sekadar pergantian papan nama?
Kita boleh menghormati siapa pun yang berjasa. Namun dalam soal identitas publik, kita harus lebih hati-hati. Sejarah daerah ini lahir dari darah dan keringat kolektif, bukan dari narasi personal semata.
Menghormati petani dan nelayan bukan hanya soal program bantuan sesaat. Menghormati mereka adalah dengan menjaga simbol, nilai, dan pengakuan terhadap eksistensi mereka, termasuk dalam nama-nama yang kita abadikan untuk pelayanan publik.
Mereka yang memberi kita makan, pantas mendapat lebih dari sekadar dilupakan.
Oleh: Mohammad Syarief Evansyah
Ketua Umum HMI Cabang Boalemo
