Komisi IV DPRD Provinsi Bahas Isu Strategis Bersama Bupati Pohuwato
Gopublish.co.id, POHUWATO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan dengan Bupati Pohuwato pada Rabu (4/6/2025) di Kantor Bupati Pohuwato.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat daerah, khususnya di sektor pertambangan, pendidikan, irigasi, dan ketenagakerjaan.
Dalam dialog tersebut, Komisi IV menyoroti pentingnya perusahaan pertambangan untuk mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi persoalan irigasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Permasalahan irigasi di Pohuwato ini cukup serius. Sudah hampir lima kali petani mengalami gagal panen,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Dzikyan. Dilansir dari Himpun.id
Selain itu, Komisi IV juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintervensi peningkatan status SMA Negeri 1 Pohuwato.
Menurut Dzikyan, sekolah tersebut diharapkan bisa menjadi institusi pendidikan yang secara khusus menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri di daerah.
“Sekolah ini harus diarahkan menjadi SMA pendamping yang fokus pada jurusan-jurusan yang relevan dengan dunia kerja di Pohuwato, seperti perusahaan sawit, wood pellet, dan pertambangan,” terangnya.
Terkait penyerapan tenaga kerja lokal, Komisi IV turut menyoroti aspirasi masyarakat agar perusahaan lebih mengakomodir tenaga kerja dari wilayah sekitar.
Dzikyan mengapresiasi langkah Bupati yang telah mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pelatihan kerja.
“Pak Bupati baru saja melepas 40 orang tenaga kerja ke Banyuwangi untuk pelatihan. Dari jumlah itu, 35 orang merupakan warga lokal dari ring 1 tambang.
Ini merupakan langkah positif. Bahkan, serapan tenaga kerja lokal sudah mencapai 48 persen, melebihi standar minimal 30 persen,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa isu-isu strategis di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah.
