Pemda Boalemo Lamban, Nanang Syawal Tuntut Pemberhentian Kades dan Kadis Pariwisata
GP Boalemo – Permasalahan serius terkait oknum Kepala Desa yang menyalahgunakan wewenang serta Kepala Dinas Pariwisata yang menolak melanjutkan proyek dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga kini belum menemui titik terang.
Sudah hampir tujuh hari berlalu sejak aksi demo dan hearing yang digelar oleh Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara (APRN) Boalemo di depan Kantor Bupati Boalemo, namun hingga saat ini, belum ada kejelasan atau tindakan tegas dari pemerintah daerah.
Nanang Syawal, salah satu tokoh yang ikut dalam aksi damai tersebut, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons Pemda Boalemo. Menurutnya, Pemda seharusnya segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait pemberhentian oknum Kepala Desa Pentadu Barat dan Kadis Pariwisata, yang dinilai telah gagal menjalankan tugasnya.
“Kami sudah melakukan aksi damai, bahkan sudah melakukan hearing langsung dengan pemerintah daerah. Tapi apa yang terjadi? Sudah hampir seminggu dan belum ada satu pun tindakan nyata yang dilakukan oleh Bupati maupun Sekda Boalemo! Ini sungguh mengecewakan!” ujar Nanang dengan nada geram.
Nanang menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, jika Pemda tidak segera bertindak tegas, maka akan ada dampak buruk yang jauh lebih besar, terutama terkait penyerapan anggaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ini bukan masalah kecil! Penyalahgunaan wewenang oleh seorang kepala desa dan ketidakmampuan Kadis Pariwisata untuk melanjutkan proyek DAK bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga merusak citra pemerintahan di mata publik. Jika tidak segera diambil langkah tegas, maka Pemda Boalemo hanya akan menunjukkan kelemahannya!” tegas Nanang.
Ia juga mempertanyakan mengapa hingga kini Pemda Boalemo terkesan lamban dalam merespons tuntutan mereka. Menurut Nanang, situasi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah takut mengambil keputusan atau terjebak dalam tarik-menarik kepentingan.
“Kami menuntut kejelasan! Apakah Pemda takut bertindak tegas? Apa yang mereka tunggu? Kepala Desa yang menyalahgunakan kekuasaannya harus segera diberhentikan, dan Kadis Pariwisata yang tidak becus harus segera diganti! Jika ini terus dibiarkan, siapa yang akan menanggung dampak buruknya? Masyarakat yang akan paling dirugikan!” ungkapnya dengan tegas.
Nanang juga menambahkan bahwa masyarakat sudah cukup bersabar dengan menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah, namun jika tidak ada tindakan dalam waktu dekat, maka masyarakat akan terus meningkatkan tekanan terhadap Pemda Boalemo.
“Kalau Bupati atau Sekda Boalemo tidak bisa memberikan kejelasan dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar! Jangan biarkan masalah ini mengendap tanpa solusi. Kami butuh kepastian, kami butuh tindakan nyata, bukan janji-janji kosong!” tegas Nanang dengan penuh semangat.
Nanang menekankan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka benar-benar direalisasikan. Kepala Desa yang menyalahgunakan jabatannya dan Kadis Pariwisata yang menghambat proyek harus segera diberhentikan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Boalemo.
“Ini bukan lagi soal kepentingan individu, tapi soal kepentingan masyarakat Boalemo secara keseluruhan. Jika Pemda Boalemo tidak segera bertindak, kami akan terus memperjuangkan hak kami hingga keadilan benar-benar ditegakkan!” tutupnya dengan tegas.
